Tujuan dan ciri-ciri Desentralisasi

Tujuan dan ciri-ciri Desentralisasi – Desentralisasi adalah pengalihan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam NKRI.

Tujuan dan ciri-ciri Desentralisasi

Tujuan dan ciri-ciri Desentralisasi

Berikut adalah beberapa pengertian desentralisasi menurut para ahli:

  1. Prof. Dr. J. Salusu
    Desentralisasi adalah kewenangan yang relatif besar, terutama kewenangan untuk bisa membuat berbagai keputusan penting yang didelegasikan dari organisasi tingkat pusat ke tingkat bawah secara luas melalui mata rantai komando.
  2. Patrick Sills
    Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, baik untuk hal-hal yang bersangkutan dengan bidang legislatif, yudikatif, maupun administratif.
  3. Jha S.N dan Mathur P.C
    Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat dengan cara pendelegasian ke kantor wilayah atau dengan cara devolusi ke pejabat daerah atau badan-badan daerah lainnya.

Tujuan Desentralisasi

Berikut adalah beberapa tujuan dari adanya desentralisasi:

  1. Adanya desentralisasi dapat mencegah pemusatan keuangan di pemerintah pusat. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk bisa fokus meningkatkan kesejahteraan umum di daerahnya masing-masing.
  2. Adanya desentralisasi dianggap sebagai bentuk usaha dalam pelaksanaan demokrasi di mana pemerintah daerah dapat mengikutsertakan rakyat untuk turut bertanggung jawab dan mengawasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  3. Adanya desentralisasi dapat memberi kesempatan pemerintah daerah untuk menyusun sendiri program-program khusus dengan tujuan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di tingkat lokal.

Ciri-ciri Desentralisasi

Berikut adalah ciri-ciri dari desentralisasi menurut Smith (1985):

  1. Adanya penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom.
  2. Fungsi pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom itu dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang tersisa (residual functions).
  3. Penerima wewenang dari pemerintah pusat adalah pemerintah daerah otonom.
  4. Penyerahan wewenang itu termasuk penyerahan wewenang untuk dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan. wewenang mengatur dan mengurus (regeling en bestuur) kepentingan yang bersifat lokal.
  5. Wewenang untuk mengatur adalah suatu wewenang pemerintah untuk dapat menetapkan norma hukum yang berlaku secara umum serta bersifat abstrak.
  6. Wewenang untuk mengurus adalah suatu wewenang pemerintah untuk dapat menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan konkrit (beschikking, acte administrative, verwaltungsakt).
  7. Keberadaan pemerintah daerah otonom berada di luar hirarki organisasi pemerintah pusat.
  8. Adanya pola hubungan antar organisasi.
  9. Adanya variasi dalam dunia politik dan keberagaman struktur dalam sistem politik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *